Pelayanan Perijinan Kegiatan Masyarakat Polresta Yogyakarta

DASAR :

1. UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 (2) Tentang Perijinan
2. Juklap Kapolri No. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

PERSYARATAN:

1. Tertulis
2. Memuat tujuan, sifat, tempat, waktu, penanggungjawab, pembicara, perkiraan peserta.
3. Ditandatangani pucuk pimpinan organisasi / badan hukum yang sesuai AD / ART.
4. Surat permohonan ijin / pemberitahuan dilampiri : Jadwal acara, Susunan Panitia / Pengurus organisasi, Nama pembicara & judul makalah (untuk WNA Fc. Paspor & Visa), AD / ART organisasi / Badan hukum, Surat ijin penggunaan tempat giat dari pemilik, Akte pendirian organisasi / Badan hukum, Rute yang dilalui bila laks. Pawai (untuk surat permohonan ijin)

TATA CARA:

1. Diajukan secara langsung oleh Panitia
2. Penuhi persyaratan
3. Diterima 7 hari sebelum pelaks. (Polri dpt menolak bila melampaui batas tsb).

JENIS KEGIATAN DAN TEMPAT PERIJINAN:

1. KAPOLRI Up. KABAINTELKAM (Tk. MABES)

• Giat Tk. Nasional / Internasional
• Peserta dari bbrp propinsi / diluar Polda
• Dilaks. Badan Hukum Asing / WNA
• WNA sebagai peserta

2.KAPOLDA Up. DIR INTELKAM (Tk. POLDA)

• Giat Tk. Polda
• Peserta dari bbrp Polres, Resta dalam satu Polda

3.KAPOLRESTA Up. KASAT INTELKAM (TK. POLRESTA)

• Giat Tk. Polresta
• Peserta dari bbrp Polsek dlm satu Polresta

4.KAPOLSEK (Tk. POLSEK)

• Giat Tk. Polsek
• Peserta dari bbrp desa / kelurahan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka SURAT IJIN / STTP /REKOMENDASI diterbitkan Polri.