Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas: Kenali Hak Korban atas Santunan Jasa Raharja

 

Masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas perlu memahami hak dan prosedur memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja (Persero). Informasi ini penting agar korban maupun keluarga tidak mengalami kebingungan dalam mengurus jaminan biaya perawatan atau santunan akibat kecelakaan.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada penumpang angkutan umum serta pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

 

*Siapa yang Berhak Mendapatkan Santunan?*

 

Penerima santunan dapat mencakup pengendara dan penumpang kendaraan yang menjadi korban kecelakaan antarkendaraan, pejalan kaki yang tertabrak kendaraan bermotor, serta penumpang angkutan umum yang memenuhi ketentuan.

 

Sebagai contoh, apabila mobil menabrak sepeda motor, pengendara dan penumpang sepeda motor berpotensi memperoleh santunan. Namun, apabila dua kendaraan bertabrakan dan kedua pengendaranya mengalami luka, penentuan hak santunan harus berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian dan verifikasi Jasa Raharja.

 

Sementara itu, pengendara kendaraan pribadi yang mengalami kecelakaan tunggal, seperti terjatuh sendiri atau menabrak pohon, pada umumnya tidak termasuk dalam jaminan Jasa Raharja. Pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan juga tidak otomatis memperoleh santunan melalui skema perlindungan pihak ketiga.

 

*Berapa Besaran Santunan yang Diberikan?*

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, korban kecelakaan lalu lintas jalan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat berupa:

 

- Meninggal dunia: Rp50 juta kepada ahli waris yang sah.

- Luka-luka: penggantian biaya perawatan maksimal Rp20 juta.

- Cacat tetap: maksimal Rp50 juta, sesuai persentase cacat tetap berdasarkan ketentuan.

- Biaya pertolongan pertama (P3K): maksimal Rp1 juta.

- Biaya ambulans: maksimal Rp500 ribu.

- Biaya penguburan bagi korban meninggal dunia tanpa ahli waris yang berhak: Rp4 juta.

 

Biaya perawatan tidak otomatis diberikan sebesar Rp20 juta, tetapi disesuaikan dengan biaya medis yang memenuhi ketentuan. Sebagai ilustrasi, apabila biaya perawatan korban sebesar Rp5 juta dan seluruhnya memenuhi persyaratan, maka biaya yang dijamin sebesar Rp5 juta.

 

*Bagaimana Prosedur Mengurus Santunan?*

 

Korban harus segera mendapatkan pertolongan medis dan kecelakaan dilaporkan kepada kepolisian. Laporan kecelakaan kemudian menjadi salah satu dasar verifikasi Jasa Raharja untuk menentukan cakupan perlindungan.

 

Bagi korban luka-luka, Jasa Raharja dapat menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit setelah persyaratan terpenuhi, sehingga biaya perawatan yang dijamin dapat dibayarkan langsung kepada fasilitas kesehatan.

 

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi identitas korban, laporan kecelakaan dari kepolisian, serta dokumen medis. Untuk korban meninggal dunia, diperlukan dokumen kematian, identitas ahli waris, kartu keluarga, dan bukti hubungan keluarga sesuai persyaratan.

 

*Apakah Ada Batas Waktu Pengajuan?*

 

Berdasarkan peraturan pelaksanaan program Jasa Raharja, terdapat ketentuan kedaluwarsa hak santunan, termasuk pengajuan tuntutan dalam waktu enam bulan sejak kecelakaan dan ketentuan penagihan dalam waktu tiga bulan setelah hak santunan disetujui. Penerapannya mengikuti jenis pertanggungan dan ketentuan yang berlaku.

 

Karena itu, masyarakat dianjurkan segera melaporkan kecelakaan dan tidak menunda pengurusan administrasi.

 

*Bagaimana Jika Pengurusan Mengalami Kendala?*

 

Apabila masyarakat mengalami kesulitan memperoleh laporan kecelakaan, dapat berkoordinasi dengan unit lalu lintas kepolisian yang menangani kejadian tersebut.

 

Jika mengalami kendala penjaminan rumah sakit, kelengkapan dokumen, atau permohonan santunan tidak disetujui, masyarakat dapat meminta penjelasan kepada petugas Jasa Raharja serta menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi.

 

Informasi dan pelayanan pengaduan dapat diakses melalui situs www.jasaraharja.co.id atau layanan telepon 1500020. Masyarakat diimbau menggunakan jalur resmi dan tidak memberikan imbalan kepada pihak yang menjanjikan pencairan santunan di luar prosedur.

 

*Peran Kepolisian dan Imbauan kepada Masyarakat*

 

Kepolisian berperan dalam menerima laporan, memeriksa kejadian kecelakaan, dan menyediakan data yang diperlukan dalam proses verifikasi. Sementara itu, penentuan hak dan pembayaran santunan merupakan kewenangan Jasa Raharja sesuai ketentuan.

 

Masyarakat diimbau segera melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada petugas berwenang, mengutamakan penanganan medis korban, serta memastikan dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan.

 

Selain memahami hak santunan, seluruh pengguna jalan diharapkan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kewaspadaan, dan mengutamakan keselamatan guna mencegah terjadinya kecelakaan. (Magang)